peristiwa

Tuntut Pengakuan Secara Resmi Dari Bupati, KB FKPPI Unjuk Rasa Di Pendopo


Lensasukabumi.com – Anggota dan pengurus KB FKPPI Kabupaten Sukabumi menggeruduk Pendopo Sukabumi,Senin (15/5/17).

Kedatangan KB FKPPI menuntut adanya pengakuan secara resmi dari  Bupati Sukabumi tentang keberadaan PC.10.06 KB. FKPPI Kab. Sukabumi dan mempertanyakan kebijakan Bupati Sukabumi tentang adanya monopoli pekerjaan melalui ULP/adanya penyelewengan tender proyek pembangunan di Kabupaten Sukabumi.

Pantauan Lensasukabumi.com dilokasi,” dalam aksi tersebut massa KB FKPPI diterima langsung oleh Asisten Daerah II Kabupaten Sukabumi, Dodi A. Somantri.

Lucki Ajie, SE selaku Ketua KB FKPPI Cabang 10.06 Kab. Sukabumi mengatakan bahwa “kami ke sini bukan minta proyek atau minta uang, kami meminta legalitas, sejak pelantikan 6 bulan lalu FKPPI tidak pernah dihadiri oleh Bupati”.

“Kami ini bukan organisasi abal-abal, meminta agar Bupati menemui kami, sejak dilantik FKPPI tidak pernah mendapat pembinaan dari pemerintah daerah, kami meminta untuk diketemukan dengan Ketua DPRD dan Bupati”,tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan Lucki,”terkait proyek sampai dengan nominal 100 miliar, kita masih berpikir positif, kami ingin bertemu dengan Bupati, masalah ULP untuk menjalankan sebagaimana mestinya, kami butuh pengakuan, kami terdaftar di Kem Hukum dan HAM, yang terpenting demo yang kami lakukan ini tertib, jika dibina kita akan lebih baik,ungkap dia.

Menanggapi demo Ormas KB FKPPI Asisten Sekretaris Daerah II Kabupaten Sukabumi  Dodi A. Somantri menjelaskan,”ini sebenarnya ada masalah komunikasi yang belum nyambung, saya yakin FKPPI dapat mengawal pembangunan, masalah APBD kita isinya adalah aspirasi buttom up dan top down, ada kebijakan pusat yang dilakukan yaitu dengan Musrembang”.

“Mari kita kawal bersama, saya tidak mau melakukan hal ini tidak transparan, ini hanya masalah miss komunikasi, karena kesibukan Bupati maka mohon maaf jadi tidak dapat bertemu” imbuhnya.

Terkait ULP Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sukabumi, Prasetyo mengatakan “dengan adanya transparansi pelelangan barang dan jasa pada media online maka masyarakat dapat mengaksesnya, kami tidak pernah menolak pelelangan jika memang sudah memenuhi kualifikasi,singkatnya”. (Pras)


Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top

Powered by themekiller.com watchanimeonline.co